 |
| DPRD Kota Batam Menerima Audiensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengenai Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026. |
Batam, Berindonews.com - Upaya memperkuat barisan dalam pemberantasan korupsi kian ditegaskan di Kota Batam. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menerima audiensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dalam rangka sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (7/4/2026) di ruang serba guna DPRD Kota Batam ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan KPK, khususnya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Tim KPK yang dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Agung Yudha Wibowo, hadir bersama jajaran untuk memaparkan strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi. Rombongan disambut langsung Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Dalam pemaparannya, KPK menekankan pentingnya peran koordinasi dan supervisi dalam menutup celah praktik korupsi, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Program pemberantasan korupsi terintegrasi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan di seluruh lini pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa kehadiran KPK menjadi pengingat kuat bahwa komitmen antikorupsi harus terus dijaga dan diperkuat.
“Ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi penguatan komitmen. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui fungsi pengawasan. Oleh karena itu, integritas menjadi fondasi utama yang tidak bisa ditawar.
“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara maksimal. Kita ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan bebas dari kepentingan yang menyimpang,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan kolaborasi yang semakin solid antara DPRD dan KPK, upaya pencegahan korupsi di Batam diharapkan semakin efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Momentum ini juga menjadi penegasan bahwa perang melawan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.(*)
