 |
| Foto: Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, dikutip pada Senin (07/09/2026). |
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar mengungkapkan bahwa skema HGBT perlu dievaluasi dan diarahkan untuk sektor yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, termasuk PLN. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, dikutip pada Senin (07/09/2026).
Desakan evaluasi HGBT disampaikan saat Tim Kunspek Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengunjungi BP Batam. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan infrastruktur pendukung industri, terutama pasokan listrik dan air baku, di tengah masuknya investasi berskala global.
Nasril menilai insentif gas murah yang sebelumnya dirancang sebagai stimulus setelah pandemi COVID-19 perlu ditinjau kembali. Menurutnya, alokasi HGBT seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang memiliki peran penting terhadap kebutuhan masyarakat dan ketahanan nasional.
“Kita harus masuk pada posisi kedaulatan energi untuk hajat hidup orang banyak. Industri seperti pabrik keramik, kaca, hingga sarung tangan tidak perlu lagi disubsidi gas murah. Pemerintah harus menghentikan alokasi HGBT ke sektor tersebut dan memprioritaskannya hanya untuk dua sektor utama: PLN untuk keandalan listrik masyarakat serta industri, dan pabrik pupuk demi ketahanan pangan,” ujar Nasril.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade juga mengatakan, DPR siap mengambil langkah lintas sektoral untuk mengatasi persoalan pasokan gas yang disebut mengalami pengurangan hingga akhir 2026. Menurutnya, ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan daya saing Batam.
“Kita melihat kesiapan BP Batam maupun PLN Batam untuk menyediakan lahan dan listrik. PR utama kita di Komisi VI adalah mendukung penuh agar PLN Batam mendapatkan ketersediaan gas yang cukup dan murah. Jika diperlukan, kami akan segera berdiskusi dengan Komisi XII DPR RI untuk menggelar rapat gabungan atas izin pimpinan DPR guna menuntaskan masalah pasokan gas ini,” kata Andre.
Berdasarkan paparan BP Batam dan PLN Batam dalam forum Kunspek, kawasan industri Batam, khususnya Nongsa, tengah diarahkan menjadi hub data center dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di ASEAN.Proyek PLTS
Perkembangan fasilitas data center berskala hyperscale berpotensi meningkatkan kebutuhan listrik secara signifikan. Kebutuhan daya untuk fasilitas tersebut diperkirakan dapat mencapai ribuan megawatt dalam beberapa tahun mendatang.
Kondisi tersebut membuat kepastian pasokan gas menjadi salah satu perhatian dalam menjaga kecukupan pembangkitan listrik PLN Batam. Selain gas bumi, transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) juga menjadi bagian dari kebutuhan jangka panjang.
Dalam informasi yang disampaikan, target bauran EBT nasional sebesar 34 persen pada 2030 menjadi salah satu acuan transisi energi. Jaminan pasokan gas dan kepastian pengembangan EBT dinilai penting untuk menjaga kemampuan sistem kelistrikan Batam dalam mengikuti pertumbuhan kebutuhan listrik kawasan industri dan data center.
Dengan demikian, evaluasi skema HGBT yang didorong Komisi VI diarahkan tidak hanya pada persoalan harga gas, tetapi juga pada prioritas pemanfaatannya. PLN Batam dinilai perlu memperoleh kepastian pasokan agar kebutuhan listrik industri dan data center dapat dipenuhi seiring perkembangan investasi di Batam.(*)
