.jpg) |
| Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist) |
Dalam rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (2/3/2026), anggota Komisi II, Ruslan Sinaga, menilai setoran parkir yang masuk ke kas daerah jauh dari potensi riil di lapangan. Dengan ratusan titik parkir aktif dan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, angka penerimaan dinilai tak logis.
“Kalau benar mau membenahi dan sampai menyebut uang parkir ‘dimakan hantu’, harus dibuktikan dengan tindakan tegas. Kalau pengawasan tak berjalan, perlu wajah baru di UPT Parkir,” ujar Ruslan.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar target yang meleset, melainkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang dapat merugikan keuangan Kota Batam. Ia menilai, setoran puluhan ribu rupiah per titik per hari tidak sebanding dengan padatnya arus kendaraan di sejumlah ruas strategis.
Ketua Komisi II, Joko Mulyono, memperkuat tekanan tersebut dengan meminta Dishub menetapkan target berbasis data riil serta memperketat pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola lapangan. Ia menegaskan, tren kenaikan jumlah kendaraan harus linier dengan peningkatan PAD dari sektor parkir.
“Kalau ada indikasi kebocoran, jangan berlarut-larut. Segera benahi. Kenaikan kendaraan harus diikuti kenaikan pendapatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo, menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sistem. Ia mendorong optimalisasi pengawasan dan perluasan transaksi non-tunai sebagai langkah meminimalkan potensi kebocoran.
Komisi II memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka opsi merekomendasikan evaluasi jabatan apabila perbaikan tidak menunjukkan hasil konkret. Fokusnya, memastikan pengelolaan parkir berjalan transparan, akuntabel, dan mampu mengamankan PAD Kota Batam secara maksimal. **
Sumber: RiauKepri.com
