 |
| Foto: Puluhan orang tua murid calon siswa baru berkumpul bersama di SMK Negeri 5 Batam, juga hadir ketua komite, LPM, dan perangkat wilayah RT/RW, pada Senin (13/7/2026). |
Dalam kesempatan, perwakilan orang tua calon siswa baru menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Komite dan unsur LPM yang bersedia menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.
"Kami sangat berterima kasih atas pendampingan yang diberikan. Namun kami menekankan, jika sampai waktu yang ditentukan belum ada perubahan atau penyelesaian, kami terpaksa akan menggelar aksi yang lebih luas lagi. Kami menginginkan kepastian bahwa anak-anak kami berhak bersekolah di sini tanpa ada hambatan dan syarat yang memberatkan," tegas perwakilan orang tua.
Selain itu, yang menjadi salah satu sorotan yang cukup tajam mengarah ke fasilitas fisik sekolah. Wali murid mempertanyakan keberadaan gedung Dapur MBG dan menara Tower yang berada di dalam lingkungan sekolah. Sementara ruang kelas untuk proses belajar mengajar justru belum tersedia bagi siswa baru yang belum di terima untuk anak lingkungan di wilayah sekolah.
"Kami melihat ada gedung dapur MBG dan menara Tower yang tidak digunakan untuk pembelajaran, sedangkan anak-anak kami tidak memiliki ruang kelas. Jika memang tidak bisa menampung karena alasan keterbatasan ruang, sebaiknya fasilitas tersebut dibongkar untuk dijadikan ruang kelas bagi anak-anak kami," ucapnya lagi.
Merespons hal tersebut, Ketua Komite SMK Negeri 5 Batam, Leo Frangky menyambut baik niat dan sikap santun yang ditunjukkan seluruh pihak.
"Perjuangan Bapak Ibu adalah cerminan keinginan kita semua, yaitu agar anak-anak di sini bisa mendapatkan tempat belajar di SMK Negeri 5 Batam. Saya sangat menghargai cara penyampaian yang elegan dan tidak saling mendiskreditkan. Keluhan ini juga menjadi keluhan bagi kami, dan kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya," ucap Leo.
Pihak Komite juga berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi, termasuk mempertimbangkan penempatan siswa di SMK Negeri 5 Batam sebagai alternatif solusi penampungan.
Adapun poin Kesepakatan Pertemuan yang akan disampaikan, sebagai berikut:
1. Meminta Kejelasan Data: Meminta penyerahan data resmi sebanyak 960 siswa yang dinyatakan diterima, mengingat sistem pengecekan yang disediakan sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
2. Pencatatan Nama: Nama-nama anak dari wali murid yang hadir dicatat sebagai prioritas perjuangan, agar hak yang diperoleh nanti jatuh kepada mereka yang berjuang bersama.
3. Langkah Perjuangan: Disepakati untuk terus berjuang secara tertib dan persuasif, menjauhi tindakan anarkis sesuai dengan tatanan negara hukum.
4. Koordinasi Lanjutan: Perjuangan akan terus dilanjutkan melalui jalur resmi yang ditempuh Komite serta dukungan penuh dari perangkat wilayah dan masyarakat sampai ditemukan penyelesaian yang memuaskan.
Perwakilan orang tua calon siswa juga mengatakan, "Kita belum mendapatkan hasil hari ini, namun persatuan kita adalah kekuatan awal. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan kesabaran dan kebersamaan sampai hak pendidikan anak-anak kita terpenuhi sepenuhnya," tutupnya.(*)
